Ekspor Bermasalah, Punya Merek Kolektif Jadi Solusi

Ekspor Bermasalah, Punya Merek Kolektif Jadi Solusi

Dewi Tenty, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga di Persatuan Bumi Alumni (PBA) di paling kanan

Addiction.id-Jakarta Pemerintah menganggap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Di lain sisi, UMKM sendiri kerap menghadapi beragam tantangan. Salah satunya perihal persaingan di lapangan dalam memperebutkan pasar, di mana masing-masing ingin brand atau mereknya jadi yang terdepan.

Dewi Tenty, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga di Persatuan Bumi Alumni (PBA), mengatakan bahwa masalah itu cenderung melemahkan UMKM. “Dalam artian, mereka berjuang sendiri-sendiri. Mulai dari mencari bahan bakunya hingga memasarkannya. Ini (proses usaha) ‘kan kebanyakan di dalam negeri,” tuturnya, beberapa waktu lalu.

Ia juga menambahkan bahwa hal itu juga berimbas pada kegiatan ekspor, di mana kuota permintaan dan kontinuitas menjadi soal.

“Seringkali ekspor dari Indonesia itu tidak kontinyu karena banyak pengusaha yang tidak mau berbagi slot kepada pesaingnya. Dia coba penuhin kuota sendiri, tapi ternyata gagal. Akan tergopoh-gopohlah kita kalau mau memenuhi kedua hal itu, tapi kita berjalan sendiri,” terang Dewi.

Berangkat dari hal itu, PBA berinisiatif menghadirkan merek kolektif yaitu Lupba. Seluruh UMKM yang mendaftar dan telah memenuhi standard dari tim PBA bisa menjual produk apa pun di bawah merek ini.

Selaku salah satu penggagas Lupba, Dewi menjelaskan bahwa di Lupba, terdiri dari beberapa klaster sesuai jenis produk. Lalu di setiap klaster, ada sejumlah pengusaha. Hal ini memungkinkan pengusaha saling sokong dalam memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor.

“Misalnya, ketika diminta seribu kilo pempek. Saya bisa menghasilkan seratus kilo, sementara yang lain dua ratus kilo. Nah, yang lain juga akan menambahkan. Jadi kami gak perlu bingung ketika ingin memenuhi permintaan itu, sehingga Kami bisa memenuhi permintaan tersebut,” jelas dia.

Lebih lanjut, Dewi menegaskan bahwa PBA bukan membeli barang UMKM, lalu mempreteli merek dan menempelkan merek “Lupba”. Ia menjelaskan bahwa Lupba adalah merek kolektif, di mana hal ini telah diatur oleh undang-undang.

“Ini diatur tentang bagaimana cara pendaftarannya dan siapakah pemiliknya. Kemudian bagaimana hubungan para pengurus merek kolektif itu dengan para penyuplai barang. Ini kami lakukan sesuai kesepakatan antarpihak yang terlibat dan sesuai aturan—termasuk pemilihan penanggung jawab produk,” jelas dia.

Adapun undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perihal merek kolektif tercantum pada Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi, “merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Sekadar informasi, PBA sendiri merupakan persatuan alumni Universitas Padjajaran yang kini merambah dunia entrepreneur. Adapun merek Lupba mereka luncurkan pada Minggu, 13 Desember 2020 lalu di Depok, Jawa Barat.

(LH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Enter Captcha Here :