Wacana Pemerintah Lindungi Pelaku UMKM di E-Commerce

Addiction.id-Jakarta Platform e-commerce diakui membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam berbisnis lantaran mendekatkan jarak antara penjual dan pembeli. Terutama di masa pandemi COVID-19.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun pun mengatakan bahwa platform itu membantu pelaku UMKM memasarkan produknya. Meski demikian, ia memberi catatan agar pemerintah mampu menciptakan level playing field bagi semua pelaku usaha di platform ini.

Salah satu catatan yaitu perihal isu predatory pricing yang mengancam pelaku usaha lokal, yang menyulitkan mereka untuk bersaing. Adapun predatory pricing ialah salah satu bentuk praktik perdagangan di mana pelaku usaha menjual produk dengan harga sangat rendah yang bertujuan menyingkirkan pesaing dari pasar.

Menurut Ikhsan, untuk menciptakan bisnis yang adil di platform e-commerce, dibutuhkan peran pemerintah untuk mengawasi aktivitas e-commerce. Hal ini sejalan dengan harapan para pelaku UMKM lokal yang meminta pemerintah membuat kebijakan yang adil dan berpihak pada mereka, sekaligus melindungi mereka dari gempuran produk asing.

Salah satu caranya yaitu dengan mendata para penjual di masing-masing platform e-commerce. Para penjual ini harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Apabila pelaku usaha tak bisa menunjukkan NIB, maka harus dilarang berjualan di e-commerce,” imbuhnya saat di diskusi daring, dikutip dari Kontan, Selasa (25/5).

Senada dengan Ikhsan, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo menambahkan bahwa pihaknya selama ini kesulitan membuktikan praktik predatory pricing lantaran minimnya dukungan regulasi, termasuk soal NIB dan data-data pajak pelaku usaha.

Ia menilai, jika data-data ini tersedia dan bisa diakses, maka aktivitas transaksi dan perdagangan yang adil akan mudah terwujud.

Sementara itu, saat ini Kementerian Perdagangan masih membahas revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pun akan terus menerima masukan dari semua pihak terkait. Pemerintah berharap regulasi nanti bisa menciptakan perdagangan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, dari sisi pembeli, penjual hingga platform e-commerce.

“Tadi juga disebutkan bahwa Menteri Perdagangan ingin daya saing UMKM ditingkatkan di platform e-commerce,” ujar I Gusti Ketut Astawa, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

(LH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Enter Captcha Here :