Kemendag Bakal Mewajibkan Penjual di E-Commerce Punya Izin Usaha

Addiction.id-Jakarta Kementerian Perdagangan  (Kemendag) mewacanakan sejumlah pengaturan lanjutan terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam berbisnis. Adapun wacana ini mencakup kewajiban untuk memiliki izin usaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menegaskan bahwa pelaku usaha PMSE, pedagang, dan penyedia sarana perantara wajib memiliki izin usaha, sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang PMSE dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE.

“Dengan demikian bagi pedagang luar negeri pun wajib memiliki izin usaha berupa mendaftarkan diri ke marketplace yang ada dan secara otomatis marketplace harus menunjukkan atau mencantumkan asal pedagang tersebut,” jelas Oke, dikutip dari Bisnis pada Senin (17/5).

Ia melanjutkan, identifikasi pedagang itu mempermudah konsumen mengetahui dan memahami konsekuensi bertransaksi dengan pedagang luar negeri. Sementara bagi pemerintah, mereka jadi lebih mudah melakukan identifikasi dan pengawasan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.  

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pihaknya akan merevisi Permendag No. 50/2020. Langkah ini ditujukan untuk menjamin persaingan yang sehat di antara para merchant, baik dari dalam maupun luar negeri, di ekosistem digital.

“Kami memang sedang merancang peraturannya untuk memastikan jangan sampai produsen kelas kecil dan menengah, apalagi produsen barang-barang Indonesia yang khas, seperti pakaian muslim bisa terganggu karena disaingi dengan tidak sejajar dan seimbang di platform-platform digital,” ungkap Lutfi pada awal Mei.

“Jadi kami ingin memastikan Permendag No. 50 [Tahun 2020] ini akan kita perbaiki, kita akan atur dari pada pelaku-pelaku cross border dan yang bukan. Kita akan identifikasi country of origin,” kata dia.  

Lutfi memastikan perubahan regulasi tersebut bukan dimaksudkan sebagai langkah proteksi, melainkan untuk menjamin perdagangan yang adil dan bermanfaat.  “Tidak kurang dan lebih dari itu,” imbuhnya.

(LH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Enter Captcha Here :