Perusahaan Investasi yang Diblokir Tak Boleh Beroperasi Termasuk Beriklan

Addiction,id-Jakarta. Sebanyak 114 domain situs entitas di bidang Perdagangan Berjangka diblokir. Pasalnya, seluruh domain ini didapati tak punya izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Adapun situs tersebut yang diblokir itu antara lain Binomo, Ambroker, Exness, FBS, OctaFx, FX Primus, IQ Option, Olymptrade, Fullerton Markets, Fx Open Firewood FX, Fxbc, Fxcl, FXCM, Fxpcm, Multibroker, IB Forex Indonesia, Instaforex, hingga Weltrade.

Pemblokiran itu dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

“Bappebti akan terus melakukan pembatasan agar situs-situs web tersebut tidak dapat diakses dari Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK,” ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama melalui keterangan resminya, Selasa (15/12).

Sidharta melanjutkan bahwa domain yang diblokir tersebut kebanyakan berasal dari pialang berjangka luar negeri. Per November 2020, Bappebti telah memblokir 1.143 domain entitas tak berizin.

“Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan atau di luar negeri yang belum mendapat izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia,” jelas dia.

Kemudian Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menambahkan bahwa pemblokiran ditujukan untuk mengedukasi masyarakat. Jika situs tak bisa diakses karena diblokir, maka masyarakat tahu bahwa situs tersebut melanggar peraturan di Indonesia.

“Pemerintah berharap masyarakat akan semakin menyadari dan berhati-hati dalam melakukan investasi. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan tinggi. Investasi tersebut harus memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis,” sambung Syist.

(LH)