Indonesia Digital Association Soroti Perlindungan Data Pribadi di Industri Periklanan Digital

Addiction.id-Jakarta. Banyak pihak yang menantikan hadirnya pengelolaan data pribadi di Indonesia. Aturan ini diharapkan mampu memayungi pengelolaan dan penggunaan data pribadi untuk kepentingan komersial secara detail dan hukum.

Sementara itu, pemerintah Indonesia tengah membahas regulasi ini. Rencananya akan mengadopsi General Data Protection Regulation (GDPR), yang dikeluarkan Uni Eropa untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Pelaku industri digital di ranah global bahkan sepakat bahwa GDPR bisa menjadi patokan dalam menyusun peraturan pengelolaan data pribadi.

Menimbang hal itu, Indonesia Digital Association (IDA) berinisiatif menggelar seminar daring tentang GDPR, agar para pelaku industri memahami prinsip-prinsip dasarnya.

“IDA berinisiatif untuk mengadakan sebuah webinar membahas GDPR dalam konteks data governance dan operational complience untuk para anggota IDA dan industri periklanan digital secara umum,” ujar Chairman Indonesia Digital Association (IDA) Dian Gemiano, dikutip dari femina, Selasa (3/11).

Di seminar bertajuk “Act or React: Towards Personal Data Protection Regulation” itu, IDA akan menggaet Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), serta menghadirkan Chairman ABDI Rudi Rusdiah dan Founder & CEO Kontrak Hukum Rieke Caroline sebagai pembicara.

Sebagai informasi, ABDI terlibat langsung dalam penyusunan data governance dengan pemerintah Indonesia guna menelurkan regulasi perlindungan data pribadi yang relevan dengan konteks Indonesia terkini.

Seminar daring itu akan digelar Senin, 9 November 2020 mendatang pada pukul 16.00 WIB ini. Para peserta seminar, khususnya pelaku industri, bisa mendaftarkan diri melalui http://bit.ly/webinarIDA.

Dian berpendapat, para pelaku industri digital advertising di Indonesia saat ini sangat perlu memahami GDPR. Sebab hal ini akan sangat berguna dalam mempersiapkan strategi pengelolaan dan monetisasi first party data yang lebih efektif.

Hal tersebut mengingat Google akan menghapus third party cookies dari browser Chrome dalam 2 tahun ke depan secara bertahap. Padahal third party cookies ialah tools yang sangat penting bagi dunia digital advertising. Sebab ia berfungsi untuk melakukan penelusuran data pengguna antarwebsite yang berbeda, sehingga memungkinkan suatu kampanye untuk re-marketing atau re-targeting.

Dian menambahkan, penghapusan third party cookies dari browser Chrome tersebut bisa berdampak signifikan bagi pelaku industri digital di Indonesia.

Statcounter melaporkan, pangsa pasar browser Chrome di Indonesia sudah mencapai 77,5% per September 2020. Google sendiri memprediksi adanya penurunan pendapatan programmatic advertising publisher global dari perubahan ini yaitu sekitar 52%.

“Para pelaku industri periklanan digital baik publisher, ad networks maupun perusahaan teknologi periklanan harus bersiap mengantisipasi perubahan itu dengan mengakselerasi kemampuan mengelola dan memonetisasi first party data,” imbuh dia.

Kendati demikian, pengelolaan first party data ini akan bersinggungan langsung dengan data privacy yang sangat sensitif dan kompleks. Ditambah lagi, hingga kini belum ada regulasi yang mengaturnya.

Dian menandaskan, tak adanya payung hukum itu bisa menimbulkan banyak masalah, baik operasional maupun etika. Maka dari itu, ia mendorong pemerintah untuk serius membahas regulasi perlindungan data pribadi ini.

(LH)