SMS Iklan Jadi Sorotan, RUU PDP Didesak Segera Disahkan

Addiction.id-Jakarta. Persoalan SMS iklan atau penawaran belakangan ini kembali menjadi sorotan. Hal ini dinilai mengganggu dan meresahkan masyarakat. Guna mengatasi persoalan ini, Tim Advokasi Peduli Komunikasi Indonesia mendesak agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan.

Aturan PDP diharapkan akan mewajibkan operator seluler meminta izin kepada pengguna sebelum mengirimkan SMS iklan atau penawaran.

Fista Sambuari, anggota Advokasi Peduli Komunikasi Indonesia, mengatakan pihaknya mendukung Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang mendesak Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menghentikan SMS macam itu.

“SMS yang sangat mengganggu itu memang persoalan klasik yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Hal ini seharusnya diperhatikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini agar segera mempercepat proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi,” tukas Fista, melalui keterangannya, Senin (21/09).

Fista memaparkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, sebelumnya pernah merevisi Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang SMS iklan itu.

Revisi dilakukan dalam Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Bergerak.

Saat Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2013 dilayangkan, Menkominfo menyebut sejumlah poin penting dari penerbitan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2013. Satu di antaranya ialah pelarangan penyelenggara jaringan untuk menawari pengguna jaringan yang mengatakan keberatan atau menolak tawarannya.

Adapun perlindungan pengguna yang dimaksud meliputi perlindungan terhadap gangguan privasi penawaran yang mengganggu; penipuan dan kejahatan melalui jaringan telekomunikasi, dan tagihan pemakaian yang tidak wajar.

“Sehingga jika dikaitkan dengan substansi RUU PDP, maka hal ini akan ditegaskan dalam draf Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam,” terang Fista.

Idealnya, kata Fista, SMS itu harus melalui persetujuan konsumen.

β€œNah, persetujuan inilah yang sebenarnya saat ini dibutuhkan dan dapat menambah perlindungan data pribadi bagi pengguna nomor seluler apabila RUU PDP disahkan,” jelasnya.

Ia pun melanjutkan, RUU PDP pun menekankan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan tanggung jawabannya dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 41). Adapun pengendali data pribadi yang dimaksud adalah setiap orang, badan publik, organisasi/institusi (Pasal 23).

“Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan pengguna nomor telepon seluler, maka pengendali data dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Pasal 50),” tambah Fista.

Diketahui sebelumnya, KKI mendesak BRTI untuk menghentikan SMS penawaran atau iklan kepada pelanggan. Ketua KKI David Tobing bahkan meminta BRTI menerbitkan regulasi untuk menghentikannya. Ia, atas nama KKI, mengakut telah mengirim surat kepada BRTI pada 17 September 2020.

(LH)