Pengamat Sebut Media Langgengkan Bias Gender

Addiction.id-Jakarta. Media berperan dalam melanggengkan stereotipe dan merawat status quo yang bias gender. Demikian tutur pengamat media Roy Thaniago, saat di acara seminar daring yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Jakarta, Jumat (28/08), dikutip dari Antara.

“Media harus berubah. KPPPA perlu membuat narasi tandingan dan memantau media secara berkala,” ungkap Roy.

Ia mengambil contoh, banyak iklan yang menghilangkan peran ayah dalam urusan domestik. Hal ini seolah-olah peran ayah memang di ranah publik, sementara ranah domestik ialah urusan ibu.

Hal ini bisa dilihat pada iklan obat demam anak, misalnya, di mana seorang ibu selalu muncul guna mengecek keadaannya anaknya yang sedang terbaring sakit. 

“Ayah baru muncul setelah anaknya sembuh dan bermain bersama. Seolah-olah ayah tidak memiliki peran untuk memeriksa anak yang sedang demam,” sambung dia.

Sama halnya pada iklan deterjen. Ia menuturkan, iklan deterjen biasanya menghadirkan para ibu yang mencuci dan menyetrika pakaian seluruh keluarganya.

“Ada iklan yang memunculkan seorang ayah yang terpaksa mencuci dasinya yang kotor. Laki-laki dihadirkan untuk mencuci keperluannya sendiri, sementara keperluan seluruh keluarga adalah tugas perempuan,” jelas Roy.

Di samping itu, sosok laki-laki dalam iklan deterjen  dihadirkan sebagai penyuluh, pakar, atau otoritas keilmuan. “Misalnya dalam iklan salah satu deterjen diuji pada berbagai merek mesin cuci. Digambarkan para pakar yang menguji itu seluruhnya adalah laki-laki,” lanjutnya lagi.

Maka dari itu, ia menyarankan KPPPA untuk melibatkan para pemangku kebijakan dan aktor media untuk menyosialisasikan kesetaraan gender.

Adapun pemangku kepentingan yang bisa dilibatkan di antaranya, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pers mahasiswa hingga media komunitas.

Roy mengatakan, mereka harus didorong untuk membuat atau merevisi sejumlah peraturan dan panduan. Misalnya, panduan produksi sinetron, kode etik jurnalistik atau pariwara, hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

(LH)