Tak Jadi Ditutup, Akun Resmi Untuk Iklan Kampanye di Medsos Cukup Dihapus

Addiction.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui saran untuk menghapus konten iklan kampanye di media sosial, ketimbang menutup akun resmi mereka.

“Nanti setelah berakhirnya masa kampanye nanti akun ini tidak ditutup tetapi kontennya yang dihapus menjelang masa tenang,” ungkap Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat diskusi daring, dikutip dari Republika, Jumat (28/08).

Untuk itu, pihaknya merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada Pasal 50, yang mewajibkan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye menutup akun resmi di media sosial, paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir.

Selanjutnya, jika ditemukan konten iklan kampanye yang melanggar ketentuan, KPU berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menelusuri rekam jejak. Di samping itu, akun resmi yang sudah dibuat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemudian hari.

“Yang kita minta adalah selama masa kampanye saja itu dihapus supaya tidak melanggar tahapan kampanye,” imbuh Raka.

Namun, sebelum itu, ia mengingatkan bahwa KPU mewajibkan peserta kampanye mendaftarkan akun resmi di media sosial untuk kampanye. Sebagaimana PKPU Nomor 4 Tahun 2017, akun resmi ini paling lambat didaftarkan satu hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Raka mengatakan, pihaknya mendapat masukan untuk membatasi jumlah akun resmi media sosial yang didaftarkan. Kendati demikian, peserta pilkada itu tak hanya menggunakan akun resmi. Mereka pun memanfaatkan akun selain akun resmi itu–baik atas nama orang pribadi atau kelompok/organisasi.

Hal tersebut membuat KPU dan Bawaslu kemungkinan lebih sulit memantau setiap akun yang berkampanye. KPU lantas hanya mendorong peserta pilkada untuk menggunakan akun resmi yang sudah didaftarkan.

“Pengaturan jumlah ini menjadi penting jangan sampai jumlahnya terlalu dibatasi, lalu orang kampanye di luar akun yang didaftarkan, nah itu mekanisme kami yang sedang dirumuskan,” imbuh Raka.

Raka menambahkan, pelaksanaan kampanye dengan metode iklan kampanye, termasuk di media sosial, akan berlangsung selama 14 hari.

Tentu ada perbedaan antara iklan di media daring dengan kampanye langsung. Misalnya, KPU membatasi jumlah peserta kampanye rapat umum sesuai aturan protokol pengendalian Covid-19. Namun, peserta pilkada boleh mengikutsertakan orang lainnya hingga ribuan melalui aplikasi atau media daring.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020, masa kampenye berlangsung pada 26 September-5 Desember. Sementara, 6-8 Desember merupakan masa tenang dan pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020.

(LH)