Digugat ke MK, Netizen Terancam Tak Bebas Lagi Bermedsos

Addiction.id-Jakarta. RCTI dan iNews mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelayanan siaran melalui internet, seperti Youtube dan Netflix. Pemohon meminta UU Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran, juga mengatur penyedia layanan streaming film dan video on demand (VoD).

Pemohon menyebut Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memberi perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan over the top (OTT), dikutip dari Antara (30/5).

Menurut pemohon, perlakuan berbeda itu didasari tidak adanya kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet, apakah masuk ke dalam definisi penyiaran seperti yang diatur Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak. Oleh karenanya, pemohon meminta MK menyertakan penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran.

Sementara itu, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jika gugatan RCTI terkait uji materi Undang-Undang Penyiaran dikabulkan oleh MK, maka masyarakat tak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform media sosial.

“Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin,” jelas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli secara virtual dalam sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/8), dikutip dari situs yang sama.

Dengan begitu, kegiatan dalam media sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran. Sehingga, lanjut Ramli, perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum harus memiliki izin menjadi lembaga penyiaran.

Jika tak memenuhi persyaratan perizinan itu, penyiaran menjadi ilegal. Sehingga, pelaku penyiaran ini harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena tindakan itu termasuk pelanggaran pidana.

Ditambah lagi, pembuat konten siaran melintasi batas negara sehingga tak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia.

Pesatnya kemajuan teknologi, Ramli akui, memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi dan media penyiaran. Namun, usulan agar penyiaran dari internet dimasukkan ke kategori penyiaran, akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah Undang-Undang Penyiaran secara keseluruhan.

Ia mengatakan, solusinya ialah pembuatan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur sendiri layanan siaran melalui internet.

(LH)