Imbas Peraturan Pemerintah Persulit Pemasangan Iklan Luar Ruangan

Addiction.id-Jakarta. Pada semester II/2020 ini, belanja iklan media luar griya (MLG) diperkirakan belum akan menunjukkan pergerakan positif. Hal ini dikatakan oleh Ketua Asosiasi Media Luar Ruang Indonesia (AMLI) wilayah DKI Jakarta Nuke Mayashapira.

Nuke menyebut hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, pengiklan memangkas anggaran iklan MLG dan kedua, pengenaan pajak reklame untuk penayangan iklan MLG.

“Sehingga harga penayangan iklan MLG menjadi sangat tinggi pada situasi ekonomi sekarang yang tidak kondusif,” lanjutnya, dikutip dari Bisnis, Selasa (25/08).

Ia berpendapat, tantangan paling berat bagi industri periklanan luar ruangan ialah peraturan pemerintah daerah atau provinsi yang tidak berpihak pada pengiklan dan penyelenggara reklame MLG.

“Peraturan yang berlaku sekarang hanya sepihak kepentingan Pemerintah, lebih banyak melarang daripada mengatur, menata dan mengendalikan reklame MLG dan industri MLG,” pungkas Nuke.

Ia berharap pemerintah bisa mempermudah dan mempercepat proses perijinan dan memberi keringanan retribusi, serta pajak reklame. Jika demikian, maka harga penayangan bisa turun. Sehingga para pengiklan dengan masih bisa menayangkan program promosi di media MLG, kendati pendanaan internalnya terbatas.

Tak hanya itu, penataan dan pengendalian bangunan reklame MLG yang baik, serta penyelenggaraan yang diatur dengan Peraturan Daerah yang kondusif, diharapkan mampu memberi dampak positif.

Kendati begitu, seluruh hal itu sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. Lebih-lebih, Nuke berharap sentimen positif akan terjadi bila vaksin Covid-19 sudah beredar pada 2020.

“Di sisi lain, anggaran pemerintah kalau bisa segera cair maksimal pada 2020. Ini tentu akan menjadi faktor pendorong yang akan berdampak positif kepada belanja iklan,” terangnya.

(LH)