Urgensi Regulasi Penyiaran OTT

Addiction.id-Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendesak pemerintah mengatur regulasi layanan over the top (OTT). Pasalnya, mereka mengkhawatirkan generasi selanjutnya terpapar konten tanpa disaring, dari kekerasan, pornografi hingga judi online.

“Kita menerapkan pajak, tapi konten tidak diatur (bagi OTT). Generasi muda nanti bisa terpapar konten-konten negatif,” demikian Komisioner KPI Yuliandre Darwis, Selasa (18/08), menanggapi kemunculan iklan judi online di layanan video streaming.

Ia pun menyebut bahwa judi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia.

KPI diketahui mengawasi dan mengatur iklan serta jam tayangnya di layanan media konvensional, seperti iklan rokok yang hanya boleh ditayangkan pada malam hari. “Itu semua demi kepentingan masyarakat,” imbuh Yuliandre.

Teknologi, lanjutnya, menjadikan konten borderless dan seringkali bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan, semestinya konten-konten ini diatur sesuai dengan nilai negara.

“Kalau dibiarkan, akan ada judi, togel, tidak ada filter,” sambung Mantan Presiden Komisi Penyiaran Sedunia periode 2017-2018 ini.

Ia pun memaparkan konten-konten OTT pun diatur di luar negeri. Sehingga, aturan bukan hanya untuk melindungi masyarakat, melainkan juga mendorong konten lokal untuk bisa lebih berkembang.

Menimbang hal itu, Yuliandre mengaku perlu adanya perlakuan yang sama, antara media mainstream dan layanan OTT. Artinya, jika media  mainstream diatur dan diawasi, maka sudah seharusnya OTT pun diatur dan diawasi.

Diketahui, KPI saat ini mengawasi stasiun televisi lokal, nasional, televisi berlangganan, hingga radio. “Semua rapi dan tertib ketika kita bicara tentang NKRI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuliandre mengatakan, sejatinya UU Penyiaran sudah mengatur tentang media lain. Media digital pun bisa dimasukan ke dalam media lain tersebut, selaku media baru. 

“Pemerintah harus segera melakukan regulasi terhadap OTT. Bisa melalui Undang-Undang baru atau UU Penyiaran yang diperluas definisinya dengan Peraturan Pemerintah,” tandas dia.

(LH)