Pemberlakuan Pajak Digital yang Setara Bagi Semua

Addiction.id-Jakarta. Kehadiran pandemi Covid-19 memaksa banyak orang untuk mengalihkan kegiatannya ke dalam rumah, termasuk bekerja. Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) lantas diterapkan oleh sejumlah perkantoran dan perusuhaaan.

Kebijakan tersebut berimbas pada peningkatan penggunaan internet. Hal ini pun dibarengi dengan peningkatan belanja secara online.

Lantas, bagaimana dengan naiknya pajak di transaksi ekonomi secara digital selama pandemi ini?

Criteo, layanan periklanan global, menyebut hampir setengah dari seluruh negara di dunia terjadi peningkatan penjualan melalui online. Memang, selama pandemi terjadi perubahan perilaku masyarakat di dunia, di mana masyarakat cenderung lebih memilih belanja secara daring daripada belanja secara konvensional.

Perusahaan konsultan manajemen multinasional McKinsey pernah memprediksi total belanja daring masyarakat Indonesia pada 2020 akan menjadi sekitar US$55 miliar hingga US$65 miliar. Jika prediksi tepat, transaksi online pada tahun ini di Indonesia bisa mencapai Rp900 triliun (dengan kurs Rp14.000).

Pemberitaan tentang meningkatnya setoran pajak terbilang sepi. Pasalnya, peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) ini disebabkan oleh pelaksanaan perpajakan atas transaksi PMSE urung diatur pemerintah.

Kendati UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur perlakuan perpajakan dalam PMSE, isu yang diatur justru hanya parsial. Adapun isu tersebut yaitu terkait pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan PMSE yang dilakukan subjek pajak luar negeri.

Artinya, UU Nomor 2 Tahun 2020 ini hanya fokus pada penyelenggara PMSE luar negeri yang sedang viral dan belum membayar pajak, seperti Netflix, Spotify dan sebagainya.

Selain itu, pemerintah perlu membuat aturan perlakuan perpajakan atas transaksi PMSE oleh entitas dalam negeri, dikutip dari ddtc, Selasa (18/08). Tujuannya demi mewujudkan kesetaraan perlakuan perpajakan, baik antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital, maupun antara pelaku usaha ekonomi digital dalam dan luar negeri.

Badan Pusat Statistik mendapati peningkatan hingga 17% industri ekonomi digital, dengan jumlah pelaku usaha hingga 26,2 juta unit. Diketahui, 2018 menjadi tahun di mana ekonomi digital tumbuh sangat pesat, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Karenanya mengedepankan kesetaraan perlakuan perpajakan  dalam dan luar negeri dinilai penting. Sehingga pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan tentang perlakuan perpajakan yang adil atas transaksi PMSE dan konvensional.

Sebagai catatan, saat ini penerimaan perpajakan sangat dielukan para pemangku kepentingan. Selain kontribusi penerimaan perpajakan hingga 80% dari total APBN, pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan yang tertulis di konstitusi.

(LH)