Rokok dan Iklannya Masih Marak, Pemerintah Didesak Buat UU Periklanan

Addiction.id-Jakarta. Indonesia belum mampu menerapkan regulasi untuk mengendalikan peredaran rokok. Demikian pendapat Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) Syafril. Ia menambahkan, bahkan di dunia digital pun masih banyak yang menawarkan produk ini, dikutip dari Berita Satu, Jumat (02/08).

Senada dengan Syafril, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga berpendapat bahwa Indonesia belum bisa menerapkan regulasi untuk mengendalikan peredaran iklan rokok, yang juga marak ditemukan di media digital.

“Anak-anak kini marak menggunakan media sosial, iklan rokok marak ditampilkan tanpa bisa dikendalikan waktunya tidak seperti di televisi. Mereka kini lebih mudah mengakses pesan iklan rokok, dan menjadi salah sasaran. Ini menjadi santapan empuk industri rokok,” pungkas Tulus.

Sementar itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio lebih lanjut menuturkan, peraturan periklanan seharusnya tidak melulu mengatur media penyiaran terestrial, tetapi juga media baru. Sehingga, bisa memberi perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak.

“KPI ingin mengatur media baru yang bersiaran, namun mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, karena mereka tidak memahami pesan yang utuh dari KPI. Mereka hanya ingin kebebasan mereka tidak direbut,” terang Agung.

Menimbang hadirnya polemik di industri ini, Dewan Periklanan Indonesia (DPI) mendesak pemerintah untuk merancang Undang-Undang Periklanan. Adapun undang-undang ini nantinya mengatur seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu, konten pun diharuskan sesuai dengan budaya Indonesia.

(LH)