Perokok Pemula Meningkat, Forum Anak Desak Pemerintah Buat Aturan Iklan Rokok

Addiction.id-Jakarta. Forum Anak Nasional mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang melindungi anak dari bahaya rokok dan segala paparan iklan dan promosinya, yang dinilai menargetkan anak-anak Indonesia.

“Hari ini Forum Anak Nasional menyampaikan Suara Anak Nasional kepada Presiden dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Poin ketujuh Suara Anak Nasional meminta Presiden dan Ibu Menteri PPPA untuk memantau dan memperketat peraturan terkait iklan, promosi dan sponsor rokok di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ketua Forum Anak Nasional Tristania Faisa saat di acara diskusi daring Kamis (23/07), bertepatan dengan Hari Anak Nasional, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, Forum Anak Nasional akan terus menyuarakan aspirasi anak-anak Indonesia. Harapannya, pemerintah dapat membuat kebijakan yang melindungi anak dari bahaya rokok, yang bisa merusak kesehatan dan masa depan mereka.

Lebih lanjut, Tristania menilai bahwa anak-anak Indonesia telah menjadi target industri rokok melalui iklan-iklan dan promosi di banyak tempat.

Salah satunya, lanjut dia, berdasarkan survei Forum Anak Nasional, masih ada warung yang sengaja menempatkan rokok di samping makanan anak.

“Hari ini kita masih melihat upaya promosi produk-produk rokok berbalut iklan dan kegiatan yang disponsori oleh industri rokok,” ujarnya.

Tristania juga mengatakan, media-mediayang mempromosikan rokok secara tidak langsung mendorong anak menjadi konsumen rokok. Terlebih lagi, harga rokok terbilang murah bagi anak-anak, di mana per batang seharga Rp 1.000.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (Riskesdas), angka perokok pemula usia 10-18 tahun kian meningkat, dari 7,2% pada 2014 menjadi 8,7% pada 2016, dan 9,1% pada 2018. Artinya, target pemerintah untuk menurunkan angka perokok hingga 5,4% belum tercapai, berdasarkan RPJMN 2015-2019.

“Menurut saya, tujuan industri rokok menjadikan anak sebagai target sudah terealisasi,” ujarnya.

“Jika pemerintah menginginkan Generasi Emas pada tahun 2045, maka pemerintah harus serius dan tegas dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum,” pungkas Tristania.

(LH)