Pengiklan di Indonesia Belum Boikot Iklan di Facebook

Addiction.id-Jakarta. Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto menuturkan, di Indonesia saat ini belum ada konsolidasi secara terstruktur dan terorganisasi untuk melakukan pemboikotan terhadap Facebook.

Kendati demikian, Janoe meyakini bahwa banyak pelaku di industri ini memiliki keberpihakan yang kuat terhadap masalah-masalah sosial. 

“Mereka bergerak secara personal, mereka sangat profesional, namun tegas menetapkan pembelaan dan keberpihakan sosialnya atas pemilihan inventory. Mereka sering menyebut istilah “responsible planning” yang menyatukan profesionalisme dan pertanggungjawaban sosial,” tutur Janoe, Rabu (1/7).

Menurutnya, agensi memang seharusnya mematuhi etikanya yang telah diatur secara resmi, kendati memberdayakan seluruh platform, publisher, atau entitas apapun yang berhubungan atau memengaruhi publik.

“Selain itu, agensi harus tetap kritis terhadap banyaknya platform dan publisher. Sebab, agensi berpartner dengan banyak brand yang memegang prinsip brand safety–yang tidak membiarkan proses komunikasinya terlibat secara tidak langsung pada sikap-sikap sosial, seperti intolerasi, diskriminasi, radikalisme dan berbagai macam bias-bias sosial,” jelas Janoe.

Diketahui, bentuk dan cara promosi juga mempengaruhi pamor brand.

Lebih lanjut, ia sendiri mengaku belum ada pemberitahuan resmi perihal pemboikotan terhadap Facebook dari agensinya, Dentsu One. “Jadi, kita melakukan proses seperti biasa dan menyikapi persoalan boikot itu secara proporsional,” sambungnya.

Senada dengan Janoe, Ketua P3I Jakarta Elwin Mok pun mengaku belum mendengar adanya rencana pemboikotan iklan di Facebook oleh pengiklan di Indonesia.

“Sejauh yang saya ketahui, belum ada fenomena seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu. Yang sempat terjadi adalah keramaian di sosial media, yang kecenderungannya memang bermuatan politis dari sebagian kelompok masyarakt,” ungkapnya, Sabtu (4/6).

Perihal pemboikotan iklan di Facebook di AS, kata Elwin, itu merupakan salah satu kontrol sosial terhadap pemilik kuasa. Sebab, aksi tersebut bisa mencegah terjadinya sesuatu yang berdampak buruk bagi khalayak. 

“Jadi kekuatan ekonomi yang selama ini hanya digunakan demi keuntungan perusahaan, dapat mengambil peran untuk suatu kebaikan dalam masyarakat,” lanjutnya.

Kendati begitu, Elwin menyebut pengiklan harus waspada dengan memahami apakah isu yang dipermasalahkan memang  esensial dan universal. “Jadi, bukan agenda politik dari pihak tertentu,” pungkasnya.

“Memang di masa sekarang ini yang sangat mudah sekali berita palsu beredar di masyarakat, peran aktif dari pemilik platform media sosial dalam mencegah keadaan semakin memburuk sangatlah diharapkan,” tutupnya.

(LH)