Harus Ada Legislasi Bagi Penyedia Layanan Berbasis Internet

Addiction.id-Jakarta. Legislasi bagi penyedia layanan informasi dan komunikasi diperlukan, untuk kemudian dipatuhi tanpa terkecuali–baik lokal maupun asing. Terlebih lagi, di masa new normal saat ini, di mana internet menjadi tonggak dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak perlu menunggu terjadinya kerusuhan sosial dan penjarahan yang sangat eskalatif, seperti di AS yang awalnya dari konten yang tidak layak diviralkan secara masif melalui aplikasi video di media sosial,” ungkap Danrivanto Budhijanto, Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Senin (8/6).

Danrivanto menuturkan, bahwa selama new normal harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan seseorang.

“Normal baru adalah infrastruktur pemulihan ekonomi dan sosial, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan personal dengan berbasis virtual,” tuturnya.

Ia pun menegaskan, seharusnya legislasi penyiaran, film, periklanan nasional bisa diberlakukan kepada penyedia aplikasi layanan penyiaran video streaming tanpa terkecuali, sehingga seluruh konten yang disuguhkan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Akan tetapi, ia menilai kebijakan dan legislasi tidak berlaku secara proporsional bagi para penyedia aplikasi layanan film atau video virtual tersebut, termasuk over the top (OTT).

Status sebagai penyedia layanan internet kerap menjadi justifikasi pamungkas untuk imunitas pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia.

Perihal pentingnya legislasi nasional atas penyiaran berbasis internet, Danrivanto mencontohkan  hadirnya peraturan dari Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Dengan berlakunya UU tersebut, para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial, akan dikenakan pajak, yang akan berlaku mulai bulan depan. Menurut Danrivanto, pajak ini menunjukkan adanya kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.

“New normal adalah perwujudan ‘data as a new oil’. Tanpa pematuhan terhadap legislasi nasional oleh para pelaku ekonomi digital, ketahanan ekonomi menjadi terancam,” tandasnya.

(LH)