Iklan Pinjol Makin Marak di Saat Pandemi

Addiction.id-Jakarta. Iklan pinjaman online via financial technology (fintech)  kian marak di internet. Bahkan, kerap kali merambah ke media sosial. Iklan ini muncul secara acak dan biasanya mempromosikan akun yang menawarkan pinjaman online atau biasa dikenal pinjol.

Iklan pun menjual janji seperti proses pinjol yang mudah dan cepat.

Sebagaimana data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama pandemi virus corona di Indonesia, permintaan akan pinjol kian meningkat. OJK mencatat, ada sekitar Rp95,39 triliun pinjol disalurkan ke debitur pada Februari 2020.

Pinjaman ini meningkat hampir 8% dari awal tahun dan 17%  lebih tinggi daripada akhir tahun lalu. Dengan meningkatnya tawaran pinjol ini, kiranya masyarakat harus waspada terhadap penyedia pinjol. 

Fintech ilegal biasanya memberi bunga yang tinggi, namun  jangka waktu pinjamannya singkat. Biasanya, mereka memberikan syarat yang mudah untuk mendapatkan pinjaman, serta meminta izin untuk dapat mengakses seluruh data kontak di ponsel.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengimbau agar masyarakat berhati-hati. Terutama dalam memilih pinjol yang diiklankan di media sosial.

“Yang terpenting masyarakat harus tahu mengenai manfaat, biaya, dan risiko,” kata Anto, dikutip dari Kompas.com, Senin (27/04).

Sebelum memilih sebuah pinjol, ketahui detail persyaratan terkait pinjaman itu. Salah satunya, melakukan pengecekan pihak penyedia pinjaman.

“Pertama, harus cek legalitasnya ke website OJK karena banyak yang mencantumkan logo OJK di penawarannya, tetapi sebenarnya tidak terdaftar,” jelas Anto. Pengecekan pun, lanjutnya, dapat dilakukan dengan menelepon OJK 157.

Anto menegaskan, penting mengetahui detail persyaratan dari pinjol yang akan dipilih.

“Seringkali masyarakat tidak detail minta penjelasan ke pihak yang memberikan pinjol. Itu karena mereka sering terlena akan kecepatan untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tidak pernah memahami persyaratannya,” ujarnya.

“Masyarakat harus terlebih dahulu menanyakan tentang detail manfaat. Kemudian, terkait biaya, apakah ada biaya selama peminjaman. Kalau pelunasan dipercepat, menunggak, atau tidak bisa membayar,” lanjut dia.

Selain biaya dan manfaat, faktor risiko juga harus diperhatikan. “Apakah ada jaminan mengenai keamanan data pribadi tidak di-share untuk kepentingan apapun selain meminta izin,” pungkas Anto.

Anto pun mengimbau masyarakat agar hati-hati dalam memberikan persetujuan yang bersifat otomatis,  membagikan data pribadi ini. (LH)