Dewan Periklanan Tuntut Pemerintah Buat UU Periklanan

Addiction.id-Jakarta. Dewan Periklanan Indonesia (DPI) menuntut pemerintah merancang Undang-Undang Periklanan. UU ini bertujuan mengatur konten agar sesuai dengan budaya Indonesia. Pasalnya, DPI khawatir industri periklanan Indonesia yang modalnya banyak dimiliki pihak asing, tak sesuai dengan etika periklanan Indonesia.

Ketua Presidium DPI Sancoyo Antarikso mengatakan beberapa hal yang menjadi fokus DPI.

Adapun di antaranya, konten-konten periklanan yang harus dilindungi dari pengaruh budaya asing, industri periklanan yang terdisrupsi dengan platform asing, seperti Google Facebook dan Instagram yang menyerap semakin besar belanja iklan, serta soal perlindungan data.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Penyerahan Naskah Amandemen Etika Pariwara Indonesia (EPI) 2020 di Grha Unilever, Tangerang, Jumat (21/2/2020) lalu.

“Definisi periklanan saat ini bukan lagi yang kemarin kita diskusikan, sudah jauh berbeda dan dengan tren global yang semakin mendisrupsi. Kita butuh perundangan untuk meregulasi,” jelas Sancoyo.

Di kesempatan yang sama, Anggota Presidium DPI Janoe Arijanto menuturkan, dalam industri periklanan saat ini terjadi kompetisi yang tidak sehat, karena tidak adanya aturan perundangan yang melindungi.

Modal asing saat ini diperbolehkan menguasai 67% kepemilikan agensi periklanan, karena tidak lagi masuk dalam negative list investasi asing.

“Padahal yang menyangkut hajat hidup orang banyak bukan hanya air dan kekayaan alam, tapi juga konten, informasi. Kalau ini dikuasai asing, kan ke depannya membahayakan. Karena itu perlu diatur oleh perundangan,” pungkas Janoe, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

Ketua Dewan Perguruan Periklanan Indonesia (DP2I) RTS Masli mengatakan, apa yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi industri ini di negara lain–di mana modal asing dibatasi tidak lebih dari 51%.

Negara lain memahami bahwa konten tidak boleh dikuasai oleh pemilik modal asing. “Itu bahaya menurut mereka, sementara kita semakin membuka keran modal asing karena menganggap makin banyak yang masuk maka makin banyak capital inflow (modal masuk). Padahal, industri kreatif itu bukan padat modal tapi padat kreatif,” tuturnya.

Pembukaan keran modal asing di periklanan dimulai saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berjalan. Tapi ternyata tidak terjadi capital inflow, karena semua berhenti di Singapura sebagai Hub-nya ASEAN. “Mereka menaruh kantor operasional Asia di sana, bukan di Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Masli mengimbau agar para pemangku kepentingan di industri periklanan kembali kepada statuta DPI, yakni melindungi pengaruh dari budaya asing, dan terciptanya industri periklanan yang sehat.

(LH)