ADdiction

SMS Iklan Mengganggu, BRTI Didesak Bikin Regulasi

Addiction.id-Jakarta. Kerap kali konsumen di Indonesia mendapat pesan singkat atau SMS iklan dari operator seluler. SMS ini dianggap mengganggu lantaran dikirim tanpa persetujuan konsumen, dikirim secara masif, serta dikirim pada waktu yang tak wajar.

Menanggapi hal itu, Komunitas Konsumen Indonesia mendesak Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) membuat regulasi tentang SMS iklan itu.

“Kami minta agar ada aturan yang mengikat para pelaku usaha jasa telekomunikasi agar menghentikan SMS penawaran yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Bila perlu, dikenakan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar,” ujar Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing, Jumat (18/09).

David menuturkan nyaris seluruh pelanggan seluler mendapat SMS iklan, baik dari pelaku usaha telekomunikasi–seperti pengisian pulsa, promo, dan nasa sambung pribadi (NSP), hingga pihak ketiga yang menawarkan produk makanan, minuman, perbankan, barang elektronik, dan properti.

Seharusnya, kata dia, ada persetujuan lebih dulu dari konsumen sebelum mereka menerima SMS iklan. Jika tanpa persetujuan terlebih dulu dari pemilik nomor, pengiriman SMS iklan itu dinilai melanggar Pasal 26 UU ITE yang berbunyi: “setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan“.

David berharap BRTI bertindak cepat dan tegas. Desakan ini, lanjutnya, merupakan langkah lanjutan dari gugatan Anggota Ombudsman RI Alvin Lie melawan PT Indosat, Tbk. (selaku Tergugat) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (selaku Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara:  464/Pdt.G/2020/PN JKT.Pst tanggal 14 Agustus 2020.

Diketahui sebelumnya, Alvin Lie menggugat PT Indosat, Tbk sebab dirinya terus-menerus menerima SMS iklan pada waktu yang tidak wajar, seperti pada saat pulang kerja, jam istirahat, dan hari libur pada pukul 18.00 – 02.30 WIB.

“BRTI harus mengatur tentang pemberian keleluasaan kepada konsumen untuk menolak/tidak menyetujui layanan, mengatur larangan penawaran SMS dan atau batasan konten yang termasuk dalam layanan penawaran SMS, batasan waktu penawaran kepada konsumen yang menyetujui menerima SMS, serta ditetapkannya suatu sanksi atas pelanggaran aturan tersebut,” pungkas David.

(LH)

About author

Related Articles