ADdiction

Ruang Digital Ramai Pengiklan, Etika Periklanan Diubah

Addiction.id-Jakarta. Kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI) kembali diamendemen dan baru disahkan per 20 Februari 2020. Ini merupakan kali keempat kitab tersebut diperbarui. 

Diketahui EPI berisi pedoman para pelaku industri periklanan dalam berperilaku dan berbisnis.

Ketua P3I Pusat Janoe Arijanto menuturkan bahwa amendemen ditujukan untuk menyesuaikan dan tetap relevan, antara perangkat etika periklanan dengan landscape komunikasi pemasaran terbaru–yang mengalami perubahan cukup signifikan dalam lima tahun terakhir ini.

“EPI secara fungsi harus dinamis dan bisa menangkap konteks-konteks baru yang sedang berubah, wajar jika amendemen dilakukan secara rutin,” katanya saat dihubungi Addiction, Minggu (10/05).

Janoe memaparkan, hal baru yang mesti diketahui dan ditegakkan para pengiklan, dikhususkan untuk jenis-jenis media baru, platform baru, dan content digitalnya.

“Ini (amendemen) penting dilakukan, karena sering muncul pertanyaan di kalangan pengiklan: apakah ada perbedaan etika jika sebuah content ditayangkan di digital?” ujarnya.

Ia menambahkan, kendati aturan sudah tercantum dalam EPI sebelumnya, aturan perihal platform digital belum ditulis secara detail.

Lebih lanjut, Janoe menegaskan, salah satu prinsip etika periklanan adalah Swakrama. Swakarma artinya selfregulation, sebuah cara pengembangan etika yang disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh pelaku periklanan sendiri.

Mereka yang menyeleweng dari EPI akan mendapat sanksinya.

Penegakan EPI, kata Janoe, dilakukan oleh Badan Musyawarah Etika di bawah Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dan Badan Pengawas Periklanan di bawah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I). Mereka bertugas memonitor dan menerima laporan tentang iklan yang melanggar etika.

“Penegakan salah satunya dilakukan dengan mengirim surat peringatan kepada anggota yang membuat iklan tersebut, daftar pelanggar secara berkala akan dilaporkan secara terbuka,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Periklanan (BPP) P3I, Susilo Dwihatmanto mengatakan, bila tidak mengikuti EPI, pihak pengiklan akan diberi peringatan maksimal tiga kali.

“Jika masih nekat melanggar, kami kembalikan ke etika masing-masing perusahaan,” lanjutnya saat dihubungi Addiction, Minggu (10/05).

Susilo pun sadar betul posisi  BPP P3I bukanlah badan pemerintah yang berkekuatan hukum. Sebagai gantinya, untuk mengatasi pelanggar etika itu, data semua pelanggar nantinya akan dimuat di website resmi P3I. 

“Data pelanggar etika baru akan disertakan di website  akhir Mei ini. Kebetulan sedang diuji coba lagi setelah kemarin sempat off,” lanjutnya.

Tindakan itu diambil dengan harapan ada wartawan yang bisa menginformasikan persoalan pelanggaran etika ke publik.

“Begini, kalau di level tim marketing kadang disepelekan (jika ada teguran). Namun begitu diangkat berita, pasti bagian Corporate Secretary atau bahkan BOD (red: Board of Directors) akan bereaksi,” pungkas Susilo. (LH)

About author

Related Articles