ADdiction

Pilkada di Masa Pandemi, KPU Rumuskan Ketentuan Iklan Kampanye

Addiction.id-Jakarta. Tahun ini Pilkada serentak akan digelar. Menimbang hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun rencana pelonggaran ketentuan iklan kampanye di media massa dan elektronik menjelang Pilkada. Diketahui, KPU telah membatasi sejumlah pelaksanaan metode kampanye yang mengakibatkan tatap muka antarpihak atau kerumunan massa. Pun para pendukung diimbau untuk menonton debat kepala daerah dari rumah. Oleh karenanya, pengkajian pelonggaran ketentuan iklan pun dinilai harus, untuk menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. “Iklan di media massa, kita juga longgarkan, yang boleh diproduksi oleh pasangan calon, yang selama ini iklan di media massa cetak elektronik sepenuhnya diadakan oleh KPU,” kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, dikutip dari Republika, Selasa (30/6). Pramono melanjutkan, selama ini iklan kampanye media massa dalam gelaran pilkada diadakan oleh KPU sepenuhnya. Sesuai dengan undang-undang tentang Pilkada, kampanye di media massa sepenuhnya dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara untuk Pilkada 2020, KPU akan memperbolehkan pasangan calon (paslon) beriklan sendiri di media massa cetak maupun elektronik. “Jadi selama ini iklan itu diadakan oleh KPU meskipun desainnya dari pasangan calon. Nah, di tengah pandemi ini maka kita membuka peluang bagi paslon untuk melakukan iklan,” kata Pramono. Menurut Pramono, dengan adanya pelonggaran iklan di media massa tersebut, kemungkinan media online digandrungi. Kendati demikian, nantinya kampanye di media massa, di media cetak maupun elektronik, akan ada batasannya. Lebih lanjut, Pramono mengatakan pihaknya akan merumuskan aturan dan menentukan batasan-batasan beriklan kampanye di media massa, baik dari sisi frekuensi maupun jumlah slot per hari. Sehingga, ketentuan kesetaraan kemampuan paslon dalam berkampanye tetap terjaga. “Kita ingin membangun keseimbangan, dibuka peluang tetapi jangan sampai juga terlalu besar sehingga membuka ketimpangan (antarpaslon),” ujar Pramono. Pramono menambahkan, segala bentuk metode kampanye akan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi tidak boleh ada bentuk kampanye, baik iklan di media, rapat umum, alat peraga kampanye, tiga hari sebelum hari H pencoblosan. (LH) Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Pilkada di Masa Pandemi, KPU Rumuskan Ketentuan Iklan Kampanye

Addiction.id-Jakarta. Tahun ini Pilkada serentak akan digelar. Menimbang hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun rencana pelonggaran ketentuan iklan kampanye di media massa dan elektronik menjelang Pilkada. Diketahui, KPU telah membatasi sejumlah pelaksanaan metode kampanye yang mengakibatkan tatap muka antarpihak atau kerumunan massa. Pun para pendukung diimbau untuk menonton debat kepala daerah dari rumah. Oleh karenanya, pengkajian pelonggaran ketentuan iklan pun dinilai harus, untuk menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. “Iklan di media massa, kita juga longgarkan, yang boleh diproduksi oleh pasangan calon, yang selama ini iklan di media massa cetak elektronik sepenuhnya diadakan oleh KPU,” kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, dikutip dari Republika, Selasa (30/6). Pramono melanjutkan, selama ini iklan kampanye media massa dalam gelaran pilkada diadakan oleh KPU sepenuhnya. Sesuai dengan undang-undang tentang Pilkada, kampanye di media massa sepenuhnya dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara untuk Pilkada 2020, KPU akan memperbolehkan pasangan calon (paslon) beriklan sendiri di media massa cetak maupun elektronik. “Jadi selama ini iklan itu diadakan oleh KPU meskipun desainnya dari pasangan calon. Nah, di tengah pandemi ini maka kita membuka peluang bagi paslon untuk melakukan iklan,” kata Pramono. Menurut Pramono, dengan adanya pelonggaran iklan di media massa tersebut, kemungkinan media online digandrungi. Kendati demikian, nantinya kampanye di media massa, di media cetak maupun elektronik, akan ada batasannya. Lebih lanjut, Pramono mengatakan pihaknya akan merumuskan aturan dan menentukan batasan-batasan beriklan kampanye di media massa, baik dari sisi frekuensi maupun jumlah slot per hari. Sehingga, ketentuan kesetaraan kemampuan paslon dalam berkampanye tetap terjaga. “Kita ingin membangun keseimbangan, dibuka peluang tetapi jangan sampai juga terlalu besar sehingga membuka ketimpangan (antarpaslon),” ujar Pramono. Pramono menambahkan, segala bentuk metode kampanye akan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi tidak boleh ada bentuk kampanye, baik iklan di media, rapat umum, alat peraga kampanye, tiga hari sebelum hari H pencoblosan. (LH)

About author

Related Articles