ADdiction

Penjelasan KPU Soal Aturan Iklan Kampanye Pilkada

Addiction.id-Jakarta. Fase kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah dimulai sejak 26 September 2020 lalu dan akan berakhir pada 5 Desember nanti. Guna mengantisipasi segala pelanggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun beberapa aturan. Upaya ini ditujukan agar para paslon mudah diawasi, tak ‘kebablasan’, dan bersaing secara adil.

Adapun latar belakang pembuatan aturan itu ialah adanya teknologi informasi (TI) yang memungkinkan semua pengguna, termasuk calon kepala daerah, untuk menyampaikan informasi melalui platform digital dan media sosial.

Menurut penjelasan Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, para pasangan calon (paslon) baru boleh beriklan di media cetak, elektronik, daring, dan media sosial pada 14 hari menjelang masa tenang. Artinya, pemasangan iklan paslon sudah dimulai sejak dua hari lalu.

“KPU telah mengatur sejumlah metode kampanye. Ada yang sebelumnya dimungkinkan, tapi untuk menghindari kerumunan massa, contoh rapat umum dan konser musik, biasanya di lapangan terbuka sekarang tidak boleh,” tutur Raka di diskusi, Selasa (24/11).

Ia melanjutkan KPU masih mengizinkan pertemuan tatap muka, namun harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, jumlah peserta dibatasi dengan maksimal 50 orang. Perihal iklan kampanye ini sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020.

“Iklan di media cetak dan elektronik sepenuhnya difasilitasi oleh KPU yang bersumber dari APBD dan tertuang dalam NHPD. Kalau iklan di medsos itu dibiayai oleh paslon atau tim kampanye,” jelas Raka.

Aturan lainnya, disebutkan bahwa setiap paslon hanya boleh beriklan di media cetak satu halaman per harinya. Sementara, untuk televisi dan radio, maksimal 10 spot dengan durasi 30 detik per stasiun.

“Materi iklan kampanye dibuat dan dibiayai paslon dan parpol sesuai ukuran dan durasi yang telah ditentukan KPU. Materi iklan kampanye berupa tulisan, gambar, tulisan dan gambar, serta suara dan gambar. Jadi diberikan ruang untuk inovasi,” terang dia.

Lebih lanjut, KPU berharap bisa bekerja sama dengan Lembaga Sensor Film (LSF) dalam memfilter iklan untuk keperluan kampanye. “Untuk memastikan konten tidak bermasalah setelah tayang,” imbuh Raka.

(LH)

About author

Related Articles