ADdiction

Pemerintah Akan Gratiskan Sertifikasi Halal

Addiction.id-Jakarta. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa saat ini masyarakat beragama muslim di Indonesia ada sebanyak 87%. Karenanya ia menyebut pasar Indonesia cukup besar.

Kendati begitu, negara bermayoritas muslim ini masih ketinggalan dari negara lain, misalnya Malaysia. Selaku produsen produk halal, Indonesia menempati urutan ke-10, berdasarkan State of Global Islamic Report.

Rosan memaparkan bahwa Indonesia ada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab hingga Yordania.

“Kalau mau ambil pasar, kita harus aktif marketing dan berhubungan dengan negara-negara muslim yang mayoritas pangsa pasarnya baik,” pungkas dia, dikutip dari detik, Minggu (25/10).

Diakuinya bahwa ada banyak tantangan, dari segi literasi, konsumsi, pemanfaatan teknologi dan standar halal agar bisa diterima di tingkat global.

“Misalnya Jepang pakai standar Malaysia. Jadi kita ingin dorong standar Indonesia bisa dipakai di dunia,” imbuh Rosan.

Menimbang hal itu, ia menyebut bahwa value chain dari makanan dan minuman halal dibutuhkan guna membangun industri halal. Dalam hal ini, peran UMKM dinilai sangat penting.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah melalui Omnibus Law Cipta Kerja bisa membantu UMKM dengan menggratiskan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal gratis
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang sertifikasi halal gratis. Hal ini sesuai dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Sertifikasi halal untuk UMKM akan diberlakukan tarif nol rupiah agar bisa mengurangi beban,” kata Sri Mulyani.

Aturan ini diharapkan bisa membantu pengembangan produk tanpa biaya tambahan.

Dia melanjutkan pemerintah akan menanggung seluruh biaya sertifikasi halal. Maka dari itu, seluruh UMKM yang punya produk makanan dan minuman bisa mengajukan sertifikasi ini.

“Tarif ini bisa disampaikan kepada pengguna jasa secara transparan. Jadi kami sekarang sedang susun PMK-nya ini sesuai dengan Omnibus Law,” terangnya.

Selan itu, pemerintah juga tengah memperluas lembaga-lembaga pemeriksa halal yang nantinya bisa turut melihat produk UMKM-UMKM yang berpotensi untuk diekspor.

Langkah tersebut merupakan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terbesar di dunia pada 2024 mendatang.

“Nanti kita lihat kesiapannya dalam melaksanakan tugas ini,” sambungnya.

(LH)

About author

Related Articles