ADdiction

Krisis Media Global Harus Diakhiri

Oleh: Mark M. Nelson*

Addiction.id-Jakarta. Saat ini, dimana-mana media berita dikabarkan sedang mengalami krisis. Meski pers yang bebas merupakan fundamental berfungsinya sebuah demokrasi, namun pemerintah kurang melindunginya.

Media di seluruh dunia sedang berjuang untuk menyesuaikan model bisnisnya ke arah digital, namun runtuhnya media massa lokal secara massal tak dapat dihindari. Sebagian dari media tersebut kolaps karena hilangnya pendapatan dari iklan.

Padahal tanpa media tepercaya, pembaca menjadi lebih rentan dengan narasi menyesatkan dan judul yang sensasional yang belum tentu sesuai dengan isi berita. Media kredibel dimarjinalkan. Para pemimpin dunia mengabaikan berita dan menganggap sebagai berita palsu, serta kurangnya fakta dapat mengikis kepercayaan terhadap demokrasi dan supremasi hukum.

Sebagai contoh, di Suriah dan Slovakia jurnalis mengalami kekerasan, diculik, ditahan tanpa diproses pengadilan, bahkan dibunuh saat menjalankan tugas jurnalistik. Sementara di Hungaria, Rusia, dan Turki, kepemilikan media yang dominan menjadi alat politik. Pemilik media yang kaya raya merupakan kroni penguasa menjadikan media alat untuk kepentingan mereka. Tanpa media kredibel membuat korupsi semakin tak terbendung.

Respon lemah atas krisis ini mencerminkan lebih pentingnya politik dibanding solusi atas krisis demokrasi. Kenyataannya, krisis media jauh lebih luas dan kompleks. Karena hal tersebut dapat memancing berkembangnya ancaman demokrasi di seluruh dunia, maka ini menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan segera.

Salah satu cara yang paling kuat untuk mengatasinya adalah kebijakan luar negeri dan keamanan. Pemerintahan demokratis harus mengenali serangan terhadap kebebasan pers dan menggunakan langkah-langkah diplomatik, penolakan visa, dan sanksi langsung dalam menekan pelaku dan untuk memenuhi kewajiban mereka dibawah hukum internasional untuk kebebasan berekspresi.

Momentum untuk tindakan ini sebenarnya telah dimulai. Juli lalu, Kanada dan Inggris meluncurkan inisiatif kebebasan media, yang menyerukan negara-negara untuk ikut menandatangani perjanjian dalam mengambil tindakan kooperatif ketika kebebasan media dalam bahaya. Bulan berikutnya, Perancis menyertakan isu ini dalam agenda pertemuan pemimpin G7 di Biarritz.

Cara kedua untuk mengatasi masalah ini adalah bantuan pembangunan resmi atau official development assistance (ODA). Pada 2018, sekurangnya 0,5% dari USD 150 juta negara-negara kaya membelanjakan ODA untuk mengatasi masalah kebebasan media. Jika pembelanjaan ODA bisa ditingkatkan lagi, katakanlah menjadi 1%,  maka akan jauh lebih bermakna.

Bahkan, peningkatan ODA untuk membantu media dapat membantu tujuan pembangunan lainnya. Industri media yang dikendalikan oleh kepentingan pribadi bisa menghambat reformasi ekonomi, menghalangi kompromi politik,  dan merusak kohesi sosial –seluruhnya penting untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Bagi negara-negara yang berjuang untuk membangun atau menjaga sistem demokrasi, pers yang kuat dan bebas sangatlah diperlukan.

Sudan merupakan negara yang berhadapan langsung dengan tantangan ini sebagai usaha untuk membangun sebuah demokrasi dari diktator Omar al-Bashir, yang telah memerintah selama 30 tahun. Selama pemerintah transisi, organisasi media yang baru dibebaskan seringkali berkomplot dengan partai atau fraksi tertentu, yang membuka peluang untuk memperkuat celah dan melumpuhkan. Di beberapa negara beragam etnis, budaya, dan agama telah memicu perang sipil yang brutal, sebuah risiko yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Namun, sejauh ini, komunitas internasional baru berbuat sedikit dalam membantu usaha pembangunan dan reformasi di Sudan. Dalam Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok berpendapat negara donor harus “merevisi prioritasnya” dan membantu reformasi media di negara yang membutuhkan seperti Sudan. Usaha ini—bersama dengan membangun peradilan independen, mengatasi menurunnya ekonomi, dan menangani kejahatan rezim Bashir—sangatlah penting dalam keberhasilan masa transisi, ujarnya.

Abdalla juga menegaskan, di pemerintah Sudan yang baru, tidak diizinkan lagi ada pembunuhan terhadap wartawan.

Prioritas baru negara donor, di Sudan dan lainya, harus membantu mengatasi kelemahan tata kelola pemerintahan–ekonomi, politik, dan institusi yang kredibel—yang membuat media rentan. Ini berarti membantu pemerintah dalam mereformasi atau memperkuat undang-undang media, dan membantu keamanan politik untuk pembangunan media demokratis. Pembangunan institusi seperti Bank Dunia dan Program Pembangunan PBB diharapkan akan membantu.

Pembangunan organisasi media profesional juga harus memiliki aturan main, contohnya, dalam membantu media lokal untuk memperkuat manajemen ruang berita dan memastikan standar jurnalistik yang tinggi. Beruntung, banyak organisasi kompeten, yang beroperasi baik dalam skala nasional maupun internasional, siap berkontribusi.

Negara donor harus memfasilitasi kontribusi ini, termasuk menggunakan pengaruh mereka dalam mempengaruhi agar penerima bantuan tidak ikut campur dalam pembangunan media. Dengan investasi tambahan, mereka juga dapat memastikan jika pekerjaan organisasi pengembangan media, seperti Pusat Jurnalisme Eropa di Belanda atau Deutsche Welle Akademie di Jerman, melengkapi agenda lebih luas.

Setelah perang dunia ke-2, negara-negara demokrasi dunia bersatu untuk menciptakan kerangka kerja institusional yang akan mendukung perdamaian global dan stabilitas selama beberapa dekade ke depan. Untuk membantu krisis media, usaha serupa juga dibutuhkan, dengan pemerintah, organisasi media, dan seluruh warga negara bekerjasama untuk memperkuat demokrasi dan kemajuan umat manusia.

* Senior Director of the Center for International Media Assistance.

Sumber:  Project Syndicate

About author

Related Articles