ADdiction

Iklan Kampanye Pilkada di Medsos Tak Terjangkau PKPU, Perludem Dorong Pembentukan Kode Etik

Addiction.id-Jakarta. Ada tiga masalah utama kampanye Pilkada Serentak 2020 di media sosial, yang tak bisa dijangkau  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Berdasarkan pemaparan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni, tiga masalah itu menyangkut aliran dana kampanye yang tak transparan—khususnya belanja iklan di medsos, mengenai pemanfaatan data atau pemanfaatan target pemilih, dan serangan siber seperti pencurian data untuk mendapat iklan dan informasi—atau bisa juga peretasan akun KPU/Bawaslu sehingga bisa berimbas penurunan kredibilitas penyelenggara Pilkada.

“Ini ternyata tak semua bisa dijangkau oleh regulasi yang ada. Sehingga kami menyebutnya ada kesenjangan standar atau aturan antara regulasi terkait dengan ancaman 3 ini. Memang ada PKPU 11/2020 dan PKPU 12/2020. Tapi kalau kita bicara yang 3, ini tidak bisa dijangkau oleh PKPU yang ada,” jelas Titi saat seminar daring, Kamis (12/11).

Ia mencontohkan sejumlah iklan kampanye di layanan atau advertisement Facebook. “Kalau ikut PKPU 11/2020 kampanye medsos itu enggak boleh. Tapi, di ads library Facebook, itu iklan-iklan sudah ada. Nah, ini yang kami tunggu penindakannya seperti apa,” tandas Titi.

Kemudian tak ada aturan tentang pengelolaan dana kampanye yang bersumber dari iklan ataupun penggunaan media sosial. Sementara, berdasarkan PKPU 12/2020 Pasal 8, dana kampanye bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan atau pinjaman dari partai politik, perseorangan, badan hukum swasta.

“Risiko utama di medsos dalam Pilkada 2020, aliran dana kampanye yang tidak transparan, khususnya terkait belanja iklan di medsos, tidak diatur dalam PKPU 11/2020 atau PKPU 12/2020,” terang dia.

Di lain sisi, tak semua permasalahan dalam kampanye bisa diselesaikan dengan hukum. Terlebih, lanjutnya, saat ini hukum positif tertinggal dari kemajuan realita sosial yang ditopang teknologi.

Berangkat dari hal itu, pihaknya menyarankan untuk membentuk kode etik medsos yang bisa dijadikan pegangan untuk Pilkada.

“Kami di gerakan kelompok masyarakat sipil, menawarkan gerakan mendorong kode etik media sosial yang bisa menjadi komitmen moral dari para kelompok atau pemangku kepentingan untuk diaplikasikan di pilkada 2020,” pungkas Titi.

Adapun kode etik itu, lanjut dia, diusulkan kelompok masyarakat sipil kepada para pemangku kepentingan. Namun, sifatnya tak mengikat karena lebih memfokuskan pada persetujuan antarpemangku kepentingan dan masyarakat sipil.

(LH)

About author

Related Articles