ADdiction

Iklan Kampanye di Medsos Dilarang

Addiction.id-Jakarta. Jumat (11/09) lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menguji rancangan Peraturan KPU (PKPU) atas perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Di draf tersebut, tepatnya pada Pasal 47 ayat 5 membahas perihal larangan memasang iklan kampanye di media sosial.

“Ketentuan itu masih bersifat rancangan yang diuji publik,” ucap Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dikutip dari Republika, Sabtu (12/09).

Pada rancangan Pasal 47 ayat 5 disebutkan, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media sosial. Iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat dipasang di media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan media massa daring), serta lembaga penyiaran.

Berdasarkan pemaparan Raka, perbedaan konten kampanye biasa dengan iklan kampanye di media sosial ada pada berbayar atau tidak. Jika konten kampanye itu berbayar, maka termasuk kategori iklan kampanye.

“Pada prinsipnya apakah berbayar atau tidak. Intinya nanti di sana. Jika berbayar dapat dikategorikan sebagai iklan,” terang Raka.

Kendati begitu, Raka belum bisa memastikan perihal konten berbayar melalui buzzer atau influencer, apakah termasuk iklan kampanye atau bukan. Ia kemudian mengaku, perubahan PKPU tentang kampanye pilkada masih dibahas dan juga mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada.

“Saat ini kami sedang melakukan pendalaman kembali berdasarkan beberapa pertimbangan dan masukan-masukan pada saat uji publik,” ungkapnya.

Peserta Pilkada wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU daerah, paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai. Kemudian, sebagaimana pasal 47 ayat 1a, kampanye melalui media sosial dilakukan selama masa kampanye dan berakhir satu hari sebelum dimulainya masa tenang.

Diketahui, masa kampanye berlangsung pada 26 September-5 Desember. Sementara, 6-8 Desember ialah masa tenang hingga pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020.

LH

About author

Related Articles