ADdiction

Harapan Untuk Pengurus Baru P3I

Para pembicara di Mukerda P3I DKI Jaya

Para pembicara di Mukerda P3I DKI Jaya, Januari 2015

Sekitar 12 bulan dari sekarang, para pengurus daerah dan pusat P3I akan melakukan pemilihan pengurus baru periode 2016 – 2020. Pengurus daerah P3I saat ini tersebar di 13 provinsi dengan total anggota 452 perusahaan. Ketua P3I Pusat yang saat ini dijabat oleh Bpk. Harris Thayeb akan digantikan oleh orang baru karena beliau telah menjabat selama dua periode. Ketua P3I DKI Jaya (di mana sekitar 33% anggota P3I berada) yang saat ini dijabat oleh Bpk. Irfan Ramli juga akan berganti orang karena alasan yang sama.

Dalam rangka penggantian pengurus tersebut, penulis ingin mengusulkan beberapa hal terkait dengan proses pemilihan itu sendiri serta hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pengurus baru P3I tersebut.

Proses Pemilihan Pengurus Baru
Ide ini sebenarnya pernah dibahas beberapa waktu yang lalu. Sebagai salah satu asosiasi yang sudah sangat lama berdiri di Indonesia (sudah berumur 43 tahun sejak 1972 – atau sudah berumur 66 tahun bila dihitung sejak berdirinya Persatuan Biro Reklame Indonesia pada tahun 1949), perlu dipikirkan dengan lebih serius proses pemilihan pengurus sehingga dapat diperoleh pimpinan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai visi-misi yang jelas.

Selama penulis aktif di P3I (sejak sekitar 2004), pemilihan pengurus baru hanya terpusat pada saat Konferesi Daerah (Konferda) – untuk memilih pengurus daerah – dan Kongres P3I – untuk memilih pengurus pusat – yang biasanya hanya berlangsung selama 1 hari. Tidak jarang dalam Konferda dan Kongres tersebut akhirnya pemilihan terjadi dengan keputusan aklamasi karena hanya ada calon tunggal. Kalaupun ada lebih dari satu calon, tidak ada kesempatan yang cukup bagi para peserta Konferda dan Kongres tersebut untuk menilai kualitas para calon pimpinan tersebut. Sehingga bagi sebagian peserta Konferda dan Kongres dapat terkesan seperti “membeli kucing dalam karung”.

Idealnya, proses ini dimulai sekitar 3-6 bulan sebelumnya dengan mengumpulkan/mendata calon, menyeleksi calon, mensosialisasikan calon, dan meminta para calon untuk mempromosikan visi-misi dan program kerja mereka. Proses ini sudah diterapkan oleh banyak asosiasi besar lainnya.

Bila proses di atas dapat dijalankan, diharapkan dapat muncul “muka-muka baru” yang berpotensi menjadi pimpinan P3I. Para anggota P3I juga dapat memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi calon mana yang akan membawa P3I ke tujuan yang lebih baik.

Semoga pengurus daerah dan pusat P3I dapat segera menyusun Panitia Pemilihan Pengurus P3I dalam waktu dekat ini sehingga harapan ini bisa terwujud.

Tantangan Ke Depan
Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa topik yang harus segera ditangani oleh para pengurus P3I, yaitu:

Kewibawaan Pengurus
Satu sisi, penulis memang dapat merasakan adanya “rasa kekeluargaan” yang kental dalam asosiasi ini. Hal yang positif dari satu sisi, tapi sekaligus memunculkan masalah di sisi yang lain. Nyaris tidak pernah terdengar bahwa P3I memecat anggota aktif. Kalaupun ada anggota yang dicoret dari daftar keanggotaan, lebih dikarenakan perusahaan tersebut telah tutup atau tidak dapat dihubungi lagi.

Sebagai asosiasi yang memiliki AD/ART, kitab Standar Usaha Periklanan Indonesia (SUPI) dan mendukung kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI), penulis memiliki cukup keyakinan bahwa ada anggota-anggota P3I yang tidak sejalan dengan pedoman-pedoman tersebut. Beberapa hal yang sering terdengar antara lain: persaingan yang tidak sehat, bajak-membajak karyawan, tidak membayar iuran keanggotaan, pembuatan/penayangan materi iklan yang tidak sejalan dengan kitab EPI dan lain sebagainya.

Dalam AD/ART disebutkan adanya sanksi peneguran untuk anggota yang melanggar AD/ART, tapi penulis belum pernah mendengar ada anggota yang mendapatkan surat teguran, apalagi sampai pemecatan. Tanpa kewibawaan yang kuat, P3I akan menjadi asosiasi yang tampaknya besar secara kualitas, tapi rendah dari sisi kualitas. Asosiasi juga akan makin dinilai “tidak bermanfaat” bagi para anggota yang ingin menjalankan usahanya sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada di P3I.

Sebagai asosiasi yang sudah berumur lebih dari 40 tahun, sudah sangat terlambat sebenarnya bila membicarakan soal “kewibawaan”, tapi, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali!

Standarisasi Usaha
Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dengan lebih saksama demi kemajuan industri periklanan di Indonesia (wacana-wacana berikut ini juga sebenarnya juga sudah sering dibahas):

  1. Standarisasi Klasifikasi Perusahaan
    Saat ini variasi jenis usaha anggota P3I cukup beragam (walaupun semuanya terkait dengan periklanan); seperti munculnya biro iklan spesialis media, desain, aktivasi, luar-ruang, digital, dan sebagainya. Besar dan kecilnya pun sangat beragam; dari biro iklan hanya dengan karyawan 10-an orang sampai ratusan karyawan. Dengan adanya klasifikasi perusahaan, diharapkan industri ini lebih tertata dan mampu meningkatkan kredibilitasnya di mata pengiklan. Persaingan usahapun menjadi lebih dapat terkendali.
  2. Standarisasi Remunerasi Usaha
    Salah satu pertanyaan yang cukup sering dilontarkan kepada penulis adalah mengapa di Indonesia usaha periklanan tidak memiliki “standar remunerasi”? Akibatnya pengiklanlah yang mengatur standar remunerasi tersebut dan variasinya sangat lebar serta tidak semua “sistem remunerasi” dari pengiklan tersebut menguntungkan bagi biro iklan. Di sini peran asosiasi untuk “melindungi” anggota-anggotanya.
  3. Standarisasi Profesi
    Dengan makin berkembangnya dan kompleksnya industri ini, perlu langkah-langkah nyata untuk meningkatkan standar dan kualitas para insan periklanan di Indonesia. Sampai dengan saat ini, masih cukup banyak tenaga kerja asing bekerja di biro iklan Indonesia; bahkan untuk beberapa posisi yang sebenarnya bersifat non-strategis. Sampai dengan saat ini, belum ada asosiasi formal yang menaungi para insan periklanan tersebut. Salah satu komunitas yang masih aktif adalah Creative Circle Indonesia (CCI) yang menaungi para pekerja kreatif di industri periklanan, tapi kegiatannya juga masih sangat terbatas. P3I dapat mendorong munculnya asosiasi profesi ini dan mendukung mereka untuk menyusun dan menerapkan standarisasi profesi dalam industri periklanan Indonesia.

Semoga beberapa harapan penulis di atas dapat diwujudkan oleh para pengurus P3I baru periode 2016 – 2020. Sebelum para pemilik perusahaan dan karyawannya beralih profesi menjadi pemilik kafe yang tampaknya lebih menguntungkan saat ini.

 

FXR+BW+3x4FX Ridwan Handoyo adalah kepala sekolah Imago School of Advertising, anggota Badan Etika Periklanan Indonesia, dan mantan Presiden Direktur Lowe Indonesia

About author

Related Articles