ADdiction

Awasi Kampanye Pilkada 2020 di Media Massa, Gugus Tugas Pemantauan Iklan Dibentuk

Addiction.id-Jakarta. Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada 2020 telah dibentuk.

Hal tersebut menyusul penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber–antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers,

“Penandatanganan surat keputusan bersama ini akan lebih menyinergikan kita berempat dalam pengawasan dan pemantauan iklan, pemberitaan, maupun penyiaran di masa-masa kampanye,” terang Ketua Bawaslu RI Abhan, dikutip dari siaran YouTube Bawaslu RI, Rabu (12/08).

Abhan memaparkan bahwa Dewan Pers dan KPI berwenang lebih dalam memantau media massa, seperti cetak, elektronik, maupun daring.

Dewan Pers dan KPI diharapkan Bawaslu untuk berperan aktif, jika ada dugaan pelanggaran Pilkada terkait iklan kampanye maupun pemberitaan.

“Mereka yang harus memberikan fatwa, apakah ini termasuk pelanggaran penyiaran atau enggak, apakah ini produk jurnalistik atau tidak,” ujar Abhan.

Abhan berharap, kerja sama keempat lembaga ini bisa mengoptimalisasi pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye di media massa selama Pilkada 2020, yang dihelat di tengah pandemi Covid-19.

“Nantinya kalau memang ada pelanggaran maka jadi kewajiban kita untuk menegakkan hukum itu. Tapi itu tentu bagian akhir, artinya ultimum remedium,” pungkas dia.

Diketahui, Pilkada 2020 akan dihelat di 270 daerah, di 224 kabupaten, 37 kota, dan sembilan provinsi. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020, kampanye berlangsung dari 26 September hingga 5 Desember.

(LH)

About author

Related Articles